RIAUTIMES.COM, PEKANBARU – Ratusan mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu (12/8/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Mulai dari kepastian pencairan beasiswa, pendidikan gratis 12 tahun, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), abrasi pesisir, perbaikan jalan rusak hingga evaluasi tata kelola APBD Riau.
Aksi digelar Aliansi Mahasiswa UNRI Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau. Massa mulai berdatangan sejak Rabu siang.
Ratusan mahasiswa tiba secara bergelombang menggunakan bus, mobil bak terbuka hingga sepeda motor.
Mereka kemudian bergerak dari kawasan Jalan Cut Nyak Dien dan sekitar Perpustakaan Soeman HS menuju depan Kantor Gubernur Riau.
Berbagai atribut dibawa dalam aksi tersebut. Bendera organisasi berkibar di tengah kerumunan mahasiswa.
Massa juga membawa poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan Pemprov Riau. Sebuah keranda berbalut kain putih bertuliskan “RIP” turut dibawa sebagai simbol kritik.
Mobil bak terbuka digunakan sebagai mobil komando. Dari atas kendaraan tersebut, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi.
Beasiswa hingga Karhutla Disuarakan
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah persoalan beasiswa. Mahasiswa meminta Pemprov Riau memberikan kepastian pencairan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Massa juga mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis selama 12 tahun. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan.
Korlap Aksi, Sirajudin Akmal, dalam orasinya meminta Pemprov Riau memperbaiki pemerataan pembangunan dan memberikan perhatian lebih besar terhadap pendidikan.
“Kami meminta Pemprov Riau dapat merealisasikan janji pendidikan gratis 12 tahun yang hingga saat ini belum terpenuhi sepenuhnya,” kata Sirajudin.
Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau juga menjadi sorotan.
Mahasiswa meminta anggaran daerah dikelola secara transparan dan lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Mereka turut mempertanyakan pemberian dana hibah kepada instansi vertikal. Kebijakan tersebut disoroti di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang harus diselesaikan.
Mahasiswa juga meminta pengalokasian anggaran dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
Persoalan lingkungan menjadi tuntutan lainnya. Massa menyoroti karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.
Pemerintah diminta memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla agar kebakaran tidak terus berulang.
Ancaman abrasi di kawasan pesisir turut disuarakan. Terutama abrasi di Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hilir (Inhil).
Mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menahan laju abrasi yang mengancam daratan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Kondisi infrastruktur jalan juga mendapat sorotan. Jalan rusak diminta segera diperbaiki karena dinilai mengganggu aktivitas dan membahayakan masyarakat.
Orasi Berhenti Saat Azan Zuhur
Di tengah aksi, suara azan Zuhur berkumandang. Orasi yang sebelumnya bergema dari mobil komando langsung dihentikan.
Pengeras suara dimatikan. Sejumlah mahasiswa kemudian bersiap melaksanakan salat Zuhur berjamaah.
Mereka menggelar salat di tengah jalan antara Kantor Gubernur Riau dan Perpustakaan Soeman HS.
Spanduk yang sebelumnya digunakan menyuarakan tuntutan dibentangkan di atas aspal sebagai alas salat.
Sementara mahasiswa lainnya memilih beristirahat. Sebagian duduk di trotoar dan berteduh di bawah pepohonan untuk menghindari teriknya matahari.
Usai salat, massa kembali berkumpul. Pengeras suara kembali dinyalakan dan orasi dilanjutkan.
Massa Mulai Bergerak ke Gerbang
Situasi mulai memanas ketika mahasiswa bergerak mendekati gerbang Kantor Gubernur Riau.
Massa yang sebelumnya berada di ruas jalan perlahan merapat ke pintu masuk. Namun, langkah mereka tertahan barisan aparat kepolisian dan Satpol PP.
Mahasiswa dan petugas kemudian berhadapan di depan gerbang.
Dari tengah massa, koordinator aksi mendesak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk keluar menemui mahasiswa.
“Kami ingin bertemu dengan Plt Gubernur dan Sekda. Kalau tidak ada, kami akan meringsek masuk ke dalam,” teriak koordinator aksi melalui pengeras suara.
Teriakan tersebut disambut mahasiswa lainnya. Massa terus mendesak agar pejabat Pemprov Riau memberikan jawaban langsung atas tuntutan mereka.
Pemprov Riau Akhirnya Temui Massa
Setelah mahasiswa bertahan hampir empat jam, sejumlah pejabat Pemprov Riau akhirnya keluar menemui massa.
Mereka di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau Helmi D, Kepala Kesbangpol Riau Boby Rahmat, Plt Kepala Biro Kesra Riau Yan Darmadi, Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Zulfahmi, serta Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono Mulyanto.
Di hadapan mahasiswa, Helmi memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan.
Terkait karhutla, Helmi mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Riau.
Penanganan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai pihak terkait.
“Karhutla tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Pak Plt Gubernur saat ini sedang berada di Batam dan salah satu agenda yang dibahas juga berkaitan dengan karhutla,” kata Helmi.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya melakukan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan dan penegakan hukum juga terus dilakukan.
“Upaya penanggulangan bersama Forkopimda sudah berjalan. Pencegahan terus dilakukan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan juga dilakukan oleh pihak berwajib,” ujarnya.
Beasiswa Ditargetkan Cair Desember
Helmi juga menjawab tuntutan mengenai beasiswa. Ia memastikan program tersebut saat ini sedang berproses.
Menurutnya, tahapan beasiswa baru diumumkan pada awal Agustus 2026. Pemprov Riau menargetkan pencairan dilakukan pada pertengahan Desember 2026.
“Untuk beasiswa sekarang sedang dalam proses. Programnya baru diumumkan pada awal Agustus dan sesuai jadwal, pencairannya kita targetkan pertengahan Desember tahun ini,” katanya.
Ia menjelaskan, proses seleksi calon penerima dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing perguruan tinggi.
Pemprov Riau hanya menerima nama mahasiswa yang diusulkan kampus sesuai kuota yang telah ditetapkan.
“Seleksinya seluruhnya dilakukan pihak kampus. Pemprov tidak menentukan nama penerimanya. Kita menerima nama-nama yang diusulkan kampus sesuai kuota yang sudah ditetapkan,” jelas Helmi.
Abrasi Tetap Ditangani
Terkait abrasi pesisir, Helmi memastikan Pemprov Riau tidak tinggal diam.
Pemerintah terus mencari solusi dan mengupayakan langkah pencegahan. Namun, penanganannya dilakukan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
“Untuk abrasi, kita tidak tinggal diam. Kita terus mencari solusi dan mengupayakan langkah pencegahan yang terbaik di tengah kondisi fiskal kita saat ini,” katanya.
Pemprov Riau juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait penanganan abrasi.
“Kita terus berkoordinasi dengan kabupaten. Persoalan ini tetap akan kita tanggulangi bersama. Kita cari langkah yang paling memungkinkan dan efektif untuk dilakukan,” ujar Helmi. (Anf)
