PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit yang diterima Pemerintah Provinsi Riau dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekspor sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyebut penurunan DBH sawit yang diterima Riau merupakan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, sebagai daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia, Riau seharusnya memperoleh manfaat yang lebih besar dari meningkatnya aktivitas ekspor komoditas tersebut.
“Harusnya dengan pertumbuhan ekspor yang semakin tinggi, tentunya DBH yang diterima Riau juga meningkat. Akan tetapi, justru malah terjadi penurunan terhadap DBH sawit,” kata Abdullah, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, daerah penghasil memperoleh porsi sebesar 4 persen. Namun, menurutnya, realisasi yang diterima Riau justru mengalami penurunan.
Abdullah menilai kondisi tersebut sebagai sebuah anomali. Sebab, di saat kinerja ekspor sawit menunjukkan tren positif, penerimaan daerah dari sektor tersebut justru tidak mengalami peningkatan.
“Ini kan anomali. Pertumbuhan ekspor semakin tinggi, tetapi pendapatan daerah malah menurun. Karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi data agar diketahui di mana letak persoalannya,” ujarnya.
Untuk menelusuri penyebab penurunan tersebut, DPRD Riau berencana melakukan pendalaman dan rekonsiliasi data bersama pihak-pihak terkait. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan perhitungan DBH sawit dilakukan secara akurat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
“Makanya perlu rekonsiliasi data, supaya DBH sawit ini bisa meningkat. Riau merupakan produsen sawit terbesar di Indonesia,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu menambahkan, pihaknya juga akan melakukan analisis lebih lanjut bersama kementerian terkait guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme perhitungan dan penyaluran DBH sawit.
DPRD berharap hasil rekonsiliasi nantinya dapat menjawab penyebab turunnya dana bagi hasil yang diterima Riau, sekaligus memastikan daerah penghasil memperoleh haknya secara proporsional sesuai kontribusi terhadap industri sawit nasional. (***)
