JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi hulu minyak dan gas bumi (migas) yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Komitmen itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat membuka ajang Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutannya, Bahlil menilai sektor energi, khususnya hulu migas, menjadi salah satu penopang penting ketahanan energi nasional di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang belum stabil.
Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan pihak swasta untuk menjaga keberlanjutan sektor energi nasional.
Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan prinsip “equal treatment” atau perlakuan setara dalam pengelolaan sektor hulu migas.
Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pihak, mulai dari BUMN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), pemerintah daerah hingga pengusaha lokal.
“Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara,” kata Bahlil.
Ia juga meminta SKK Migas mempercepat proses perizinan usaha di sektor migas. Menurutnya, reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah harus diikuti dengan percepatan layanan agar investasi tidak terhambat.
“Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Berbagai upaya reformasi regulasi sudah dilakukan untuk percepatan. Kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan,” ujarnya.
Selain itu, Bahlil mendorong pengusaha daerah mendapat kesempatan lebih besar untuk terlibat sebagai kontraktor di wilayah operasional masing-masing.
Ia menilai pelaku usaha lokal harus bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri selama tetap mengedepankan profesionalisme.
“Agar pengusaha-pengusaha daerah itu harus dikolaborasikan, jangan semua kontraktor orang Jakarta semua. Jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri selama profesional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengingatkan KKKS agar segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Arahan tersebut, kata dia, merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, pemerintah memastikan tidak akan ada pemotongan kuota ekspor gas pada tahun 2026. Bahlil menyebut seluruh usulan kuota ekspor yang telah dikontrakkan ke luar negeri sudah disetujui hingga akhir tahun.
“Tidak perlu ada kekhawatiran lagi. Semuanya sudah saya setuju untuk ekspornya,” katanya.
Pada ajang IPA Convex 2026 ini, Bahlil turut menyaksikan penandatanganan delapan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) migas hasil lelang 2025.
Delapan wilayah kerja tersebut meliputi WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong dan Nawasena.
Selain itu, pemerintah juga mengumumkan 118 area potensial blok migas baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 area telah ditandatangani, 43 area sedang dalam tahap studi bersama, dan 50 area lainnya disiapkan untuk penawaran, studi, maupun akuisisi data baru. (Sumber: www.esdm.go.id)
