PEKANBARU – Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Pekanbaru terus menunjukkan progres positif. Hingga Juli 2026, pekerjaan konstruksi jalan tol sepanjang 30,57 kilometer tersebut telah mencapai 77,45 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2027.
Selain pembangunan fisik, proses pengadaan lahan juga terus berjalan dengan capaian 87,15 persen. Sementara dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA) telah selesai 100 persen sehingga pelaksanaan konstruksi kini difokuskan pada penyelesaian pekerjaan di lapangan.
Manager Pengendalian Tol Ruas Pekanbaru–Rengat Lingkar Pekanbaru, Abdullah Nur Rahmat, mengatakan proyek strategis nasional itu terus dipercepat agar selesai sesuai jadwal.
“Secara keseluruhan progres konstruksi telah mencapai 77,45 persen. Pengadaan tanah berada di angka 87,15 persen, sedangkan desain RTA sudah selesai 100 persen,” kata Abdullah.
Tol Lingkar Luar Pekanbaru akan menghubungkan kawasan Muara Fajar Timur dengan ruas Tol Pekanbaru–Bangkinang dan Tol Pekanbaru–Dumai. Jalur ini melintasi wilayah Kota Pekanbaru hingga Kabupaten Kampar dan diharapkan menjadi alternatif baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Jalan tol tersebut dirancang memiliki kecepatan operasional hingga 100 kilometer per jam dengan konstruksi menggunakan rigid pavement atau perkerasan beton. Pada tahap awal, jalan dibangun dengan dua lajur di masing-masing arah dan telah disiapkan untuk pengembangan menjadi tiga lajur apabila volume kendaraan meningkat di masa mendatang.
Sejumlah fasilitas penunjang juga dibangun untuk mendukung kenyamanan pengguna jalan. Infrastruktur tersebut meliputi tiga gerbang tol, satu junction, tiga interchange, dua jembatan sungai, 10 overpass, lima underpass, puluhan box culvert, serta satu rest area tipe A yang berada di sekitar STA 190+450.
Dari sisi pengadaan lahan, Zona 1 menjadi wilayah dengan progres tertinggi, yakni mencapai 95,23 persen. Disusul Zona 2 sebesar 86,18 persen dan Zona 3 sebesar 83,10 persen.
Meski demikian, Abdullah mengakui masih terdapat sejumlah bidang tanah yang belum dapat diselesaikan karena masih dalam proses konsinyasi, validasi, musyawarah dengan pemilik lahan, hingga pelepasan kawasan hutan.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar proses pengadaan tanah dapat segera dituntaskan. Dengan begitu, pekerjaan konstruksi bisa berjalan tanpa hambatan,” ujarnya. (***)
